Keenam cabang olahraga tersebut ialah Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI), Indonesia Pingpong League (IPL), Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia (PPPTI), Persatuan Olahraga Tarik Tambang Indonesia (POTTI), Perkumpulan Olahraga Unta Indonesia (POUI) dan Federasi Lacrosse Indonesia (FLI).
Keanggotaan mereka disahkan pada Rapat Anggota Luar Biasa Komite Olimpiade Indonesia (KOI), di kawasan Sudirman, pada Rabu (16/7/2025).
“Setiap keputusan yang diambil bukan semata-mata keputusan pribadi, tapi ini perintah IOC dan kita tidak bisa lepas dari tata kelola olahraga dunia. Setiap Langkah, setiap cara yang kami lakukan, tak lain untuk Merah Putih,” kata Ketua Umum KOI atau National Olympic Committees (NOC) Indonesia Raja Sapta Oktohari.
“Kembali saya tegaskan, cabang olahraga harus bersifat independen dan otonom. Cabor tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk NOC Indonesia karena setiap cabor punya statuta sendiri,” imbuhnya.
Okto juga menjelaskan bahwa keputusan memasukkan enam cabor ini dilandasi urgensi, terutama bagi cabang tinju dan tenis meja yang akan turun di SEA Games 2025. Legalitas federasi jadi hal mutlak untuk memastikan kesiapan atlet dan keabsahan partisipasi mereka saat mewakili Indonesia.
Di sisi lain, cabang olahraga piring terbang dan tarik tambang juga akan tampil sebagai cabang demonstrasi di SEA Games 2025. Sedangkan balap unta akan dipertandingkan dalam Asian Youth Games (AYG) dan Islamic Solidarity Games (ISG) pada Oktober dan November mendatang.
Sementara itu, cabor lacrosse, saat ini sudah masuk dalam daftar cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028.
“Kami menegaskan bahwa seluruh cabor tersebut telah memiliki afiliasi resmi dengan federasi internasional masing-masing, yang juga telah diakui oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC). PERBATI sudah diakui oleh World Boxing, IPL telah menjadi anggota International Table Tennis Federation (ITTF), sementara PPPTI, POTTI, dan POUI juga telah memiliki afiliasi IF yang sah,” ujar Okto.
Okto menegaskan bahwa semua cabang olahraga untuk tetap berpegang pada aturan dan statuta federasi internasional masing-masing, menjunjung tinggi prinsip otonomi, serta menjalankan tata kelola yang baik (good governance) dan compliance terhadap Piagam Olimpiade.
KOI juga menekankan pentingnya praktik manajemen organisasi yang profesional. Organisasi yang tertata dengan baik adalah salah satu dari enam kunci utama keberhasilan olahraga nasional, yang pada akhirnya akan menentukan prestasi Indonesia di level internasional secara berkelanjutan.
“Kami tegaskan bahwa KOI tidak akan ikut campur dalam urusan internal federasi nasional, termasuk jika terjadi perselisihan. Prinsip otonomi federasi adalah fondasi utama dalam struktur keolahragaan internasional yang tertulis dalam Piagam Olimpiade,” kata Okto. (mcy/raw)
